semarang – Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), membuat pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan transportasi laut lemah. Padahal pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mengawasi kelayakan transportasi laut sehingga meminimalkan resiko kecelakaan dalam perjalanan.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan Tri Yuswono mengatakan jika saat ini jumlah pengawas yang ada hanya 1.000 orang saja. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan jumlah daerah yang diawasi.
“Idealnya pengawas dibutuhkan puluhan ribu orang lantaran secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan. Banyak titik yang harus diawasi,” katanya usai acara Upgrading PPNS Laut dan Pantai di hotel Pandanaran.
Menurutnya banyaknya kecelakaan laut selama ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kesalahan manusia, teknologi, dan gangguan teknis. “Pelanggaran atau kesalahan manusia selama ini seperti jumlah penumpang yang overload. Selain itu kondisi kapal yang tak layak dan kompetensi perwira kapal yang tidak sesuai dengan jenis kapal termasuk dalam pelanggran. Kalau kami kejar kasusnya, baru ditemukan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak,” jelasnya.
Pihaknya membeber jika saat ini jumlah kecelakaan kapal rata-rata kasus dalam satu tahun mencapai antara 30-40 kasus. Jumlah kasus tersebut naik turun tergantung dengan kondisi cuaca yang ada. “Kalau kecelakaan dengan kasus tertinggi biasanya pada musim hujan di mana kapal harus tetap beroperasi. Dalam hal ini kondisi kapal harus mendapat perhatian lebih lantaran menyangkut keselamatan banyak orang,” pungkasnya. (den/zal/ce1/jpnn)
